Layanan Data Terbuka
“Layanan Data Terbuka merupakan konsep berbagi pakai data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan satu atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan portal Satu Data Indonesia.”
Ruang Lingkup :
- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan
Level :
- Level 1 - IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik penggunaan data terbuka
- Level 2 - IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventaris data yang dibagi pakai
- Level 3 - IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka dan sistem dapat merespon kepada pengguna, seperti mekanisme persetujuan atau validasi data terbuka
- Level 4 - IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan Layanan Data Terbuka IPPD lainnya
- Level 5 - IPPD sudah dapat memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi dalam satu portal pelayanan publik IPPD